10THN BPBD

10 TAHUN BPBD KOTA MAKASSAR

Tahun 2011 menjadi awal keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar. Sepuluh tahun sudah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengemban fungsi Koordinasi, Komando dan Pelaksana ini mengukir asa dalam membangun ketangguhan Kota Makassar terhadap bencana. Banyak hal telah dicapai, di saat yang sama tantangan ke depan juga tidak makin berkurang. Mengawal kehadiran pemerintah sebagai representasi negara disetiap bencana yang menimpa warga Kota

TUGAS POKOK BPBD KOTA MAKASSAR:

Fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Makassar sebelum terbentuknya BPBD, ada pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar pada Bidang Penanggulagan Bencana. Melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, yang kemudian tugas dan fungsinya ditetapkan melalui Peraturan walikota Makassar dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulang Bencana Daerah Kota Makassar.

TAHUN PERTAMA

Di tahun pertama, upaya memperkenalkan diri melalui sosialisasi, mendeseminasi peraturan perundang-undangan tentang kebencanaan, workshop dalam mengagas pola kerja efektif, serta kegiatan perbantuan yang bersentuhan langsung ke masyarakat. Membangun lembaga baru dengan tanggung jawab besar yang diamanahkan oleh Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tidaklah mudah, peran sebagai unsur Komando, Koordansi dan Pelaksana juga menuntut pendekatan untuk dapat mengelola potensi dari stakeholder Penanggulangan Bencana di Kota Makassar. Namun dengan dedikasi dari pimpinan dan jajaran BPBD saat itu, telah menjadikan BPBD Kota Makassar dapat memberi warna dalam penyelenggaraan pemerinntahan untuk urusan bencana.

TAHUN KEDUA

Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta. Peralatan dan logistik bantuan dari BNPB telah sangat membantu BPBD dalam menunjukkan keberadaannya sebagai SKPD baru dan menjadikan BPBD Kota Makassar paling menonjol di Sulawesi Selatan termasuk di level Nasional, serta mencuri perhatian dengan diserahkannya bantuan peralatan Amphibi Boat (kapal amfibi) di Tahun 2013 dan presetasi sebagai penerima Penghargaan Pengelolaan Logistik dari BNPB di Tahun 2014.

TAHUN KETIGA

Di tahun ke tiga, juga telah dilakukan interaksi dengan lemabga donor, yaitu untuk penyusunan Renkon Banjir oleh AIFDR (Ausaid) dan di Tahun 2015 dilaksanakan Pilot Project SIGIPA (Siaga Tanggap Darurat dengan Teknologi dan Pasar), sebuah ide progresif tentang manajemen pendistribusian logistik tanggap darurat yang difasilitasi oleh OXFAM

Saat ini, melalui Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Makassar Tahun 2015-2019 dan dokumen Rencana Penanggulangan Becana Daerah Kota Makassar, telah terumuskan visi dan misi serta langkah-langkah dalam mewujudkan visi dimaksud. Visi Mewujudkan Kota Makassar yang tangguh terhadap bencana menuju Kota Dunia diwujudkan melalui Misi yang telah disusun sebagai berikut :

  1. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
  2. Mengembangkan kapasitas Penanggulangan bencana yang handal cepat, tepat, akurat, dan menyentuh masyarakat.
  3. Mengembangkan peran kelembagaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanganan penanggulangan bencana.

Di awal berdirinya, terjadi beberapa kejadian yang menarik perhatian publik, yaitu kebakaran gedung Makassar Mall (Pasar Sentral),  amblasnya saluran pembuang utama kota di Jl. Muchtar Lutfi dan rubuhnya pagar pembatas perumahan yang memakan korban jiwa di Jl. Inspeksi Kanal Sinrijala.

BPBD dengan latar belakang dari beberapa SKPD mengambil peran dalam assessment korban, kaji lapangan fisik gedung yang terbakar dan perencanaan penyiapan lods sementara pedagang korban kebakaran.

Dan yang membanggakan, pada Oktober 2012 di Incheon Korea Selatan, Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin memperoleh piagam untuk predikat Makassar Kota Tangguh dari UNISDR (International Strategy For Disaster Reduction) lembaga PBB yang menangani strategi pengurangan risiko bencana. Melalui Local Government Self Assesment Tools UNISDR , Pemerintah Kota Makassar berkomitmen mengintegraskan 10 hal mendasar ke dalam upaya pengurangan risiko bencana di Kota Makassar dalam membangun ketangguhan (The Ten Essentials for Making Cities Resilient).  .

CALL CENTRE 112